Arsip Penulis: Navya

Sumsel Rencanakan Tarif Parkir Tahunan Terintegrasi dengan STNK Mulai 2027

Sumsel Rencanakan Tarif Parkir Tahunan Terintegrasi dengan STNK Mulai 2027

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan berencana mengintegrasikan tarif parkir tahunan ke dalam skema pajak tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mulai 2027.

Biaya yang direncanakan mencapai Rp365 ribu untuk motor dan Rp730 ribu untuk mobil, yang jika diurai berarti sekitar Rp1.000 per hari untuk motor dan Rp2.000 per hari untuk mobil.

Plt Dirut PD Parkir Makassar Adi Rasyid Ali menyatakan bahwa sistem satu kali bayar ini akan memudahkan warga, karena tidak perlu lagi membayar parkir di banyak lokasi yang berbeda.

Ia menekankan bahwa pembayaran parkir tahunan bakal lebih hemat dan transparan dibandingkan sistem saat ini, di mana setoran ke PAD masih minim, sementara pengeluaran warga untuk parkir sering mencapai Rp8–10 ribu per hari.

Rencana Penyerapan Tenaga Kerja

Adi Rasyid Ali menambahkan, sistem baru ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja. Para juru parkir (jukir) akan direkrut sebagai pegawai dengan gaji sesuai upah minimum, yang diperkirakan akan menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja di Makassar.

Menurutnya, biaya operasional gaji jukir bisa dihitung berdasarkan UMP dan jumlah pekerja yang direkrut.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Plt Dirut PD Parkir Makassar juga optimis, skema ini akan mencegah kebocoran PAD sekaligus meningkatkan pendapatan secara signifikan. Ia memperkirakan pendapatan bersih dari parkir tahunan dapat melonjak hingga Rp200–300 miliar per tahun, dibandingkan pendapatan kotor sebelumnya sekitar Rp20 miliar dan PAD bersih Rp2 miliar.

Proses Regulasi dan Implementasi

Meski rencana ini menjanjikan berbagai manfaat, Adi Rasyid Ali mengingatkan bahwa realisasinya membutuhkan proses panjang serta persetujuan dari pemerintah provinsi dan kepolisian.

Pihaknya telah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait integrasi paket parkir tahunan. Program parkir langganan tetap berjalan pada 2026, namun sistem yang terintegrasi dengan STNK diproyeksikan mulai berlaku secara menyeluruh pada 2027.

Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI

1.205 Korban Jiwa dan 29 Desa Hilang, Pemerintah Genjot Rekonstruksi Sumatra

Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak hanya menyebabkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan hilangnya 29 desa akibat longsor dan banjir bandang.

Paparan tersebut disampaikan dalam Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026), sebagai bagian dari evaluasi percepatan pemulihan dan penguatan dukungan lintas kementerian/lembaga.

Dari total 29 desa yang hilang, 21 desa berada di Aceh (Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues) serta 8 desa di Sumatra Utara (Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah). Di Sumatra Barat tidak tercatat adanya desa yang hilang.

Relokasi Warga dan Penataan Administrasi Desa

Hilangnya desa-desa tersebut menjadi persoalan serius karena berkaitan dengan relokasi penduduk serta penataan ulang administrasi pemerintahan desa, apakah akan dibangun kembali di lokasi baru atau dihapus dari sistem administrasi wilayah.

Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak meliputi 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa.

Jumlah Pengungsi Turun Signifikan

Jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai lebih dari dua juta orang kini menurun menjadi 12.994 orang.

  • Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.
  • Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi tersisa 850 orang di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat banjir susulan.
  • Di Aceh, pengungsi masih berjumlah 12.144 orang, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Aceh Utara.

Penurunan ini menunjukkan proses pemulihan berjalan, meski beberapa wilayah masih membutuhkan perhatian khusus.

Kerusakan Infrastruktur dan Akses Terputus

Bencana mengakibatkan kerusakan besar pada rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jalan, jembatan, serta lahan pertanian dan perkebunan. Di Aceh saja, rumah rusak tercatat mencapai 256.258 unit.

Di wilayah pegunungan, longsor menyebabkan terputusnya akses jalan dan jembatan. Sementara di dataran rendah, banjir bandang membawa lumpur dan material kayu yang merendam permukiman dan fasilitas publik. Sejumlah wilayah pegunungan di Aceh bahkan sempat terisolasi hingga memicu krisis pasokan pangan di awal masa tanggap darurat.

Antisipasi Stok Pangan dan Pengerahan Personel

Sebagai langkah pencegahan ke depan, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan minimal tiga bulan di daerah rawan bencana.

Sejak masa tanggap darurat, 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta relawan telah dikerahkan. Selain itu, 2.185 unit alat berat digunakan untuk membuka akses terisolasi dan mempercepat pemulihan infrastruktur.

Dari 337 titik pembersihan lumpur, sekitar 70 persen telah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses.

Sebagian Besar Wilayah Mulai Pulih

Berdasarkan indikator pemulihan pemerintah:

  • Di Sumatra Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak (81 persen) telah mendekati normal.
  • Di Sumatra Utara, 15 dari 18 kabupaten/kota (83 persen) telah pulih secara fungsional, dengan fokus penanganan di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
  • Di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota (56 persen) telah pulih sepenuhnya, sementara tujuh daerah masih membutuhkan perhatian khusus.

Mendagri menegaskan bahwa pemerintah terus memetakan persoalan melalui rapat koordinasi, peninjauan lapangan, serta dialog dengan kepala daerah.

“Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Penanganan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujar Mendagri.

Rapat Koordinasi Terbatas terkait Evaluasi Perkembangan Kopdes

Mendes Yandri Tekankan Solusi Lahan untuk Kopdes Merah Putih, Untuk Percepat Pendirian Gerai

Hari ini Kemendes semakin gencar mengsosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih melalui berbagai acara dan juga di media sosial rersmi mereka. Program ini merupakan salah satu andalan dari Presiden Prabowo setelah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komitmen Percepat Pendirian Kopdes Merah Putih

Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh pelosok tanah air. Langkah strategis ini mencakup pemastian ketersediaan lahan kantor di tingkat desa maupun kelurahan agar operasional koperasi tidak terhambat kendala administratif.

Mendes Yandri mengungkapkan bahwa persoalan lahan menjadi salah satu fokus utama yang harus segera diselesaikan agar Kopdes Merah Putih dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali.

“Mungkin perlu juga kita cari solusi soal tanah ini. Tidak cuma pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat yang harus ambil alih,” ujar Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas terkait Evaluasi Perkembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kopdes Merah Putih di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Regulasi Disiapkan untuk Atasi Kendala Lahan

Sebagai langkah nyata, solusi terkait pengadaan lahan tersebut akan segera diformulasikan ke dalam regulasi resmi oleh kementerian terkait. Yandri optimis payung hukum ini akan menjadi motor penggerak percepatan realisasi Kopdes di lapangan.

Penguatan SDM Jadi Prioritas Pemerintah

Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga menitikberatkan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM). Para aktor pengelola Kopdes Merah Putih akan dibekali berbagai pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan teknis.

Pelatihan yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini akan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat komunikasi. Materi pelatihan mencakup pemenuhan kebutuhan harian masyarakat, peningkatan kualitas produk, hingga pengembangan sektor jasa di koperasi guna memperluas jangkauan pasar.

Menko Pangan Dorong Sinergi 81 Ribu Koperasi

Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan yang hadir dalam kesempatan yang sama, menekankan pentingnya sinergi antar-koperasi di masa depan.

“Nanti kita latih semuanya. Kita harap juga 81 ribu koperasi ini nyambung satu dengan yang lain. Nanti, ada korelasi,” jelas Zulkifli Hasan.

Kolaborasi Lintas Kementerian hingga Daerah

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, hingga PT Agrinas Pangan Nusantara.

Kerja sama ini juga akan diperluas hingga ke level pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan program berjalan selaras hingga ke tingkat desa dengan lancar.

Pemkab Probolinggo mendapat penghagaan dari kemendes

Pemkab Probolinggo Raih Penghargaan Nasional atas Percepatan Pembangunan Desa

Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Komitmen menjadikan desa sebagai pilar utama pembangunan daerah mendapat apresiasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia serta Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi nyata Pemkab Probolinggo dalam mempercepat pembangunan desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Desa dan PDT bersama Ketua Umum DPP APDESI di Auditorium Kemendes PDT, Jakarta, pada Senin (16/2/2026), bertepatan dengan agenda Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional DPP APDESI periode 2026–2031.

Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi Abdul Haq Zaini, hadir secara langsung menerima penghargaan tersebut sebagai perwakilan Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris.

Menurut Ra Fahmi, penghargaan ini bukan sekadar simbol seremoni, tetapi menjadi bukti bahwa kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat. Ia menyampaikan bahwa capaian tersebut dipersembahkan untuk Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Probolinggo, sekaligus menjadi penyemangat untuk terus mempererat kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Ia menegaskan bahwa desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pembangunan. Tanpa desa yang kuat secara ekonomi dan sosial, pemerataan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan aparatur desa akan terus diperkuat guna meningkatkan pelayanan publik serta mengoptimalkan potensi lokal demi menggerakkan perekonomian desa.

Ke depan, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan desa melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah menghadirkan inovasi di tingkat desa, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

Getty Images

Menuju Hat-trick Emas Olimpiade, Chloe Kim Siap Hadapi Final Halfpipe 2026

Panggung final snowboard halfpipe putri Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026 kembali menjadi perbincangan dan berpotensi melahirkan catatan sejarah baru.

Pasalnya Chloe Kim, andalan Amerika Serikat, membuka peluang besar untuk menjadi atlet pertama yang meraih tiga medali emas Olimpiade secara beruntun di nomor ini. Final dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 Februari.

Langkah Kim menuju partai puncak terbilang meyakinkan. Ia mengakhiri babak kualifikasi sebagai pemuncak klasemen, sekaligus menjawab keraguan publik terkait kondisi bahunya yang sempat mengalami cedera pada Januari lalu. Penampilan solid tersebut mempertegas statusnya sebagai atlit favorit utama.

Jika mampu mempertahankan level performa yang sama saat tampil di Livigno Snow Park pada malam hari, Kim diyakini akan menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan.

Ancaman Serius dari Jepang dan Rekan Senegara

Tekanan terbesar bagi Kim diperkirakan datang dari Shimizu Sara asal Jepang. Snowboarder tersebut menempati posisi kedua kualifikasi berkat skor 87,50 pada Run 2.

Final kali ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Shimizu untuk membalas kekalahan tipis dari Kim di Kejuaraan Dunia tahun lalu, yang membuatnya harus puas dengan medali perak.

Sementara itu, wakil Amerika Serikat lainnya, Maddie Mastro, melaju ke final dengan menempati peringkat ketiga. Konsistensi yang ia tunjukkan sepanjang kualifikasi menjadi modal penting untuk tampil lebih agresif demi mengejar medali Olimpiade pertamanya.

Kombinasi Bintang Muda dan Senior Berpengalaman

Final juga akan diramaikan kehadiran Choi Gaon, atlet muda Korea Selatan berusia 17 tahun yang tengah menikmati musim luar biasa setelah meraih tiga kemenangan seri Piala Dunia. Di sisi lain, pengalaman diwakili oleh Queralt Castellet dari Spanyol, yang akan tampil di Olimpiade keenam sepanjang kariernya.

Dari China, nama Xuetong Cai tetap patut diwaspadai. Atlet ini mencatatkan dua podium Piala Dunia pada musim berjalan dan masih menjadi kandidat kuat peraih medali.

Keyakinan Chloe Kim Menjelang Final

Menjelang laga penentuan, Chloe Kim mengungkapkan rasa percaya dirinya menghadapi Olimpiade Musim Dingin 2026. Ia mengaku merasa nyaman dan siap secara mental maupun fisik setelah menjalani sesi latihan halfpipe di hari pertama.

Jadwal Final Snowboard Halfpipe Putri Olimpiade 2026

Final snowboard halfpipe putri Olimpiade Musim Dingin Milano–Cortina 2026 akan digelar pada Kamis, 12 Februari waktu setempat (CET):

  • 19.30 CET – Final Run 1
  • 19.59 CET – Final Run 2
  • 20.28 CET – Final Run 3

Dengan komposisi peserta yang menghadirkan juara bertahan, talenta muda, hingga atlet senior sarat pengalaman, partai final ini dipastikan menjadi salah satu momen paling dinantikan di Olimpiade 2026. Chloe Kim kini berdiri di ambang pencapaian monumental yang berpotensi mengukuhkan statusnya sebagai legenda snowboard dunia.